Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, SE MSi menghentikan aktivitas pembangunan dermaga khusus pertambangan nikel oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry di Desa Morosi Kabupaten Konawe. Itu karena perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) itu belum memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam membangun dermaga khusus tersebut.
“Mulai hari ini, tidak boleh lagi ada aktivitas pekerja di kawasan pembangunan Dermaga Khusus pertambangan ini. Proses pekerjaan baru dapat dilanjutkan kembali setelah instansi berwenang menerbitkan izin Amdal,” kata Nur Alam saat meninjau lokasi pembangunan Dermaga Khusus pertambangan milik PT Virtue Dragon di Desa Morosi,”katanya.
Selain pembangunan dermaga khusus, Pembangunan Smalter (pemurnian nikel) milik perusahaan PMA asal Tiongkok itu juga belum memiliki Amdal. Gubernur Nur Alam mengaku sudah dua kali memberikan surat teguran kepada pihak perusahaan tersebut agar menghentikan sementara Pembangunan Dermaga Khusus dan Pembangunan Industri Nikel, sambil menunggu adanya dokumen Amdal dari instansi terkait.
Namun pihak perusahaan tidak mengindahkan surat teguran tersebut. Pihak perusahaan terus melanjutkan pekerjaan Pembangunan Dermaga dan Pabrik Nikel yang berpotensi merusak lingkungan, meski sudah diberi garis line oleh aparat Kepolisian Polda Sultra.
“Sebagai Kepala Daerah, saya sudah menunaikan kewajiban dengan melarang perusahaan itu untuk membangun Dermaga khusus dan Industri Nikel tanpa dokumen amdal. Bahwa larangan itu tidak digubris, maka sepenuhnya menjadi urusan pihak-pihak terkait,” ujar Nur Alam.
Menurut Gubernur, surat permintaan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan Pelabuhan khusus dan Industri Nikel di Kawasan Industri Konawe itu ditembuskan kepada Menteri Perhubungan RI di Jakarta. Selain itu juga ditembuskan kepada Kapolda Sultra, Bupati Konawe dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan,”jelas Gubernur.
Sementara itu, Kapolda Sultra, Brigjen Pol Agung Sabar Santoso yang dihubungi di Kendari, Kamis (3/12) mengakui kalau pihaknya sudah pernah menyegel kawasan itu untuk berhenti sementara kegiatan Pembangunan Dermaga Khusus dan Pembangunan Industri Nikel oleh PT Virtue Dragon di Morosi karena tidak memiliki dokumen amdal.
Namun, pemberian segel berupa garis Polisi Line itu dibuka kembali, setelah ada pembicaraan antara pihak Kementerian Perhubungan dan pihak Perusahaan tersebut.
Meskipun demikian ujar Kapolda, penyidik tetap melakukan penyelidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam membangun fasilitas Dermaga dan Industri tanpa memiliki dokumen Amdal itu. Jika dalam penyelidikan nanti terbukti ada para pihak yang sengaja melanggar aturan dan mengandung unsur pidana, maka pihaknya tidak akan mentolerir untuk memproses pelaku pelanggaran itu secara hukum,”jelasnya.
“Tapi kalau pelanggarannya hanya bersifat administratif, maka tetap diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku,” kata Kapolda Agung.
PT Virtue Dragon Nickel Industry juga disinyalir mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin kerja di Kabupaten Konawe. Ribuan TKA yang bekerja di Perusahaan tambang asal Tiongkok itu, rata-rata hanya menggunakan Visa Kunjungan Wisata.
Menurut salah seorang aktivis LSM Konawe, Hasiruddin, para TKA yang bekerja di Perusahaan Tambang Nikel di Morosi tersebut, seharusnya memiliki izin resmi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra,”katanya.
“Para TKA yang bekerja tanpa izin resmi itu, bukan hanya merugikan masyarakat Sultra tapi juga sangat merugikan negara. Itu karena para pekerja tidak membayar pajak pendapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan,” Ujarnya..
Pantauan di lokasi Pembangunan Industri Nikel PT Virtue Dragon di Morosi, Kamis (3/12) tampak sejumlah pekerja asing sedang mengerjakan pemasangan rangka bangunan industri dan merakit tulang-tulang besi bangunan industri. Rata-rata pekerja yang sedang bekerja di perusahaan tersebut bermata sipit, berambut lurus dan kulit tampak hitam legam seperti terpanggang panas dari sinar matahari.
Warga lokal yang bekerja di perusahaan tersebut hanya bertugas sebagai security atau Satpam. Selain itu, juga buruh kasar yang mengerjakan pembuatan tanggul di kawasan Dermaga Khusus pertambangan yang berjarak kurang lebih 13 kilometer dari lokasi Pembangunan Industri Smalter.
Beberapa staf PT Virtue Dragon Nickel Industry yang ditemui saat kunjungan Gubernur Sultra di Deramaga Khsusua Morosi menolak memberikan keterangan kepada awak media.
“Pimpinan tidak berada di tempat. Benar kami karyawan PT Virtue Nickel Industry tetapi tidak memiliki kapasitas memberikan informasi kepada pers,” ujar pria bermata sipit sambil berlalu (Mhd).
“Mulai hari ini, tidak boleh lagi ada aktivitas pekerja di kawasan pembangunan Dermaga Khusus pertambangan ini. Proses pekerjaan baru dapat dilanjutkan kembali setelah instansi berwenang menerbitkan izin Amdal,” kata Nur Alam saat meninjau lokasi pembangunan Dermaga Khusus pertambangan milik PT Virtue Dragon di Desa Morosi,”katanya.
Selain pembangunan dermaga khusus, Pembangunan Smalter (pemurnian nikel) milik perusahaan PMA asal Tiongkok itu juga belum memiliki Amdal. Gubernur Nur Alam mengaku sudah dua kali memberikan surat teguran kepada pihak perusahaan tersebut agar menghentikan sementara Pembangunan Dermaga Khusus dan Pembangunan Industri Nikel, sambil menunggu adanya dokumen Amdal dari instansi terkait.
Namun pihak perusahaan tidak mengindahkan surat teguran tersebut. Pihak perusahaan terus melanjutkan pekerjaan Pembangunan Dermaga dan Pabrik Nikel yang berpotensi merusak lingkungan, meski sudah diberi garis line oleh aparat Kepolisian Polda Sultra.
“Sebagai Kepala Daerah, saya sudah menunaikan kewajiban dengan melarang perusahaan itu untuk membangun Dermaga khusus dan Industri Nikel tanpa dokumen amdal. Bahwa larangan itu tidak digubris, maka sepenuhnya menjadi urusan pihak-pihak terkait,” ujar Nur Alam.
Menurut Gubernur, surat permintaan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan Pelabuhan khusus dan Industri Nikel di Kawasan Industri Konawe itu ditembuskan kepada Menteri Perhubungan RI di Jakarta. Selain itu juga ditembuskan kepada Kapolda Sultra, Bupati Konawe dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan,”jelas Gubernur.
Sementara itu, Kapolda Sultra, Brigjen Pol Agung Sabar Santoso yang dihubungi di Kendari, Kamis (3/12) mengakui kalau pihaknya sudah pernah menyegel kawasan itu untuk berhenti sementara kegiatan Pembangunan Dermaga Khusus dan Pembangunan Industri Nikel oleh PT Virtue Dragon di Morosi karena tidak memiliki dokumen amdal.
Namun, pemberian segel berupa garis Polisi Line itu dibuka kembali, setelah ada pembicaraan antara pihak Kementerian Perhubungan dan pihak Perusahaan tersebut.
Meskipun demikian ujar Kapolda, penyidik tetap melakukan penyelidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam membangun fasilitas Dermaga dan Industri tanpa memiliki dokumen Amdal itu. Jika dalam penyelidikan nanti terbukti ada para pihak yang sengaja melanggar aturan dan mengandung unsur pidana, maka pihaknya tidak akan mentolerir untuk memproses pelaku pelanggaran itu secara hukum,”jelasnya.
“Tapi kalau pelanggarannya hanya bersifat administratif, maka tetap diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku,” kata Kapolda Agung.
PT Virtue Dragon Nickel Industry juga disinyalir mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa izin kerja di Kabupaten Konawe. Ribuan TKA yang bekerja di Perusahaan tambang asal Tiongkok itu, rata-rata hanya menggunakan Visa Kunjungan Wisata.
Menurut salah seorang aktivis LSM Konawe, Hasiruddin, para TKA yang bekerja di Perusahaan Tambang Nikel di Morosi tersebut, seharusnya memiliki izin resmi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra,”katanya.
“Para TKA yang bekerja tanpa izin resmi itu, bukan hanya merugikan masyarakat Sultra tapi juga sangat merugikan negara. Itu karena para pekerja tidak membayar pajak pendapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan,” Ujarnya..
Pantauan di lokasi Pembangunan Industri Nikel PT Virtue Dragon di Morosi, Kamis (3/12) tampak sejumlah pekerja asing sedang mengerjakan pemasangan rangka bangunan industri dan merakit tulang-tulang besi bangunan industri. Rata-rata pekerja yang sedang bekerja di perusahaan tersebut bermata sipit, berambut lurus dan kulit tampak hitam legam seperti terpanggang panas dari sinar matahari.
Warga lokal yang bekerja di perusahaan tersebut hanya bertugas sebagai security atau Satpam. Selain itu, juga buruh kasar yang mengerjakan pembuatan tanggul di kawasan Dermaga Khusus pertambangan yang berjarak kurang lebih 13 kilometer dari lokasi Pembangunan Industri Smalter.
Beberapa staf PT Virtue Dragon Nickel Industry yang ditemui saat kunjungan Gubernur Sultra di Deramaga Khsusua Morosi menolak memberikan keterangan kepada awak media.
“Pimpinan tidak berada di tempat. Benar kami karyawan PT Virtue Nickel Industry tetapi tidak memiliki kapasitas memberikan informasi kepada pers,” ujar pria bermata sipit sambil berlalu (Mhd).
Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.
0 komentar:
Post a Comment